Pemerintah Kunci 87,98 Persen Sawah sebagai Lahan Pangan Berkelanjutan, Riau, Banten, dan Papua Masih Tertinggal

Pemerintah resmi “mengunci” sebagian besar sawah di Indonesia agar tidak mudah berganti fungsi menjadi perumahan, pabrik, atau kebun. Dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), pemerintah menetapkan cakupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) nasional sebesar 87,98 persen.

Angka itu dihitung dari total lahan baku sawah. Berdasarkan data per 10 November 2026, sekitar 6,46 juta hektare dari 7,34 juta hektare lahan baku sawah kini berstatus LP2B, seperti dilaporkan detikFinance.

Apa itu LP2B dan mengapa penting?

Secara sederhana, LP2B adalah sawah yang dilindungi negara untuk menjaga produksi pangan jangka panjang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa lahan berstatus LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Kalaupun suatu saat terpaksa dialihfungsikan, pemiliknya wajib menyediakan lahan pengganti dengan kualitas dan produktivitas yang setara.

Targetnya sendiri ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan, yaitu minimal 87 persen dari lahan baku sawah di setiap daerah. Dengan capaian 87,98 persen, Nusron menyebut Indonesia memiliki “surplus” 0,98 persen sebagai bantalan ketahanan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keputusan itu dalam rapat. “Kita sepakati untuk diputuskan bahwa LP2B 87,98 persen secara nasional, kita tetapkan,” ujarnya, sebagaimana dikutip ANTARA.

Proses di daerah

Penetapan LP2B tidak bisa dilakukan sepihak oleh pusat, karena melibatkan surat keputusan, verifikasi, dan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Kepada Kompas.com, Nusron merinci kemajuannya. Sekitar 110 kabupaten/kota sudah mencantumkan SK LP2B, sekitar 300 lainnya sudah memiliki hasil verifikasi bersama Ditjen Tata Ruang, dan 47 kabupaten/kota baru menyusun berita acara. Secara total, sekitar 400 kabupaten/kota sudah memulai proses penetapan. Sementara itu, detikFinance mencatat 324 kabupaten/kota sudah memenuhi kuota 87 persen.

Tiga provinsi yang tertinggal

Meski target nasional tercapai, tidak semua provinsi lolos. Ada tiga provinsi yang masih di bawah batas 87 persen, masing-masing dengan persoalan yang berbeda:

• Riau (76,24 persen). Sebagian besar lahannya berupa perkebunan kelapa sawit, bukan sawah. Nusron meminta Kementerian Pertanian menyiapkan program cetak sawah baru di Riau agar provinsi itu tidak terus bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
• Banten (84,73 persen). Penghambat utamanya adalah izin nonpertanian untuk perumahan dan kawasan industri yang sudah lebih dulu terbit di lokasi-lokasi potensial, sebagian sejak 2015, 2019, dan 2024. Padahal Kabupaten Lebak dan Pandeglang sudah melindungi hampir 95 persen sawahnya.
• Papua (78,02 persen). Luas sawah yang ada memang terbatas, sehingga pemerintah melihat peluang menaikkan capaian lewat pencetakan sawah baru.

Zulkifli menyatakan ketiga provinsi tersebut tetap diwajibkan melengkapi kekurangannya, tetapi tanpa tenggat waktu tertentu.

Layanan sertifikat tanah yang tertahan

Keputusan ini juga berkaitan dengan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengembang. CNBC Indonesia melaporkan, sejak 22 September 2025 Kementerian ATR/BPN menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di lokasi yang capaian LP2B-nya belum memenuhi syarat. Moratorium itu sudah berlangsung sekitar 14 bulan dan memicu keluhan, termasuk dari pengembang properti.

Karena target nasional kini terpenuhi, Nusron meminta keputusan apakah layanan pertanahan di lokasi non-LP2B di tiga provinsi tersebut bisa dibuka kembali. Zulkifli membuka peluang moratorium dicabut demi kepastian hukum, dengan catatan ketiga daerah tetap harus menambah lahan lindungnya. Sebelum melangkah lebih jauh, ATR/BPN berencana berkonsultasi dengan BPKP dan BPK.

Langkah lanjutan

Rapat juga menyepakati beberapa langkah lain, seperti diberitakan ANTARA:

• Sinkronisasi peta LP2B dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang sudah mencakup 17 provinsi, agar tidak terjadi perbedaan tafsir.
• Tim lintas kementerian dibentuk untuk mengkaji alih fungsi sekitar 554 ribu hektare lahan, mulai dari status perizinan hingga sanksi dan kewajiban penggantian. Pemerintah memilih mendahulukan kewajiban mengganti lahan sebelum menempuh jalur pidana.
• Revisi tata ruang parsial dimungkinkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026, agar perlindungan LP2B cepat memiliki kekuatan hukum.
• Transparansi peta. Mulai Desember 2026, seluruh peta LP2B direncanakan bisa diakses lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Situs Bumi.

Bagi publik, poin terakhir ini patut dicermati. Begitu peta dibuka, siapa pun, termasuk calon pembeli tanah, bisa mengecek apakah sebidang lahan masuk kawasan sawah yang dilindungi sebelum bertransaksi.